Category: Uncategorized

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol. Hendra Rochmawan S.I.K., M.H mengatakan bahwa Polda Jawa Barat melaksanakan kegiatan Pembinaan Rohani dan Mental (Binrohtal) mingguan yang dirangkaikan dengan doa bersama dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun KORPRI ke-54 Tahun 2025. Kegiatan tersebut digelar di Masjid Al-Amman Polda Jabar, Rabu (26/11/2025).

Pelaksanaan binrohtal kali ini menghadirkan penceramah Ustadz Dr. H. Agus Nur Kholik, S.Ag., M.A., yang memberikan tausiah bertema penguatan integritas, keikhlasan dalam bekerja, serta semangat pengabdian yang selaras dengan nilai-nilai KORPRI. Kehadiran para personel Polda Jabar memenuhi Masjid Al-Amman menunjukkan antusiasme tinggi dalam mengikuti kegiatan rohani ini.

Dalam tausiahnya, Ustadz Agus Nur Kholik menekankan pentingnya menjaga hati, memperbaiki niat, dan menjunjung tinggi etika kerja sebagai aparatur negara. Ia mengajak seluruh personel untuk menjadikan momen HUT KORPRI sebagai sarana introspeksi dan peningkatan kualitas diri.

“Tugas kita bukan hanya menjalankan amanah kedinasan, tetapi juga menjaga amanah moral. Pengabdian tanpa keikhlasan tidak akan membawa keberkahan. Mari jadikan setiap langkah kita sebagai bentuk ibadah,” ujarnya.

Selain itu, ia juga mengingatkan pentingnya memperkuat rasa syukur dan memperbanyak doa dalam menghadapi berbagai tantangan tugas kepolisian. Menurutnya, ketenangan batin dan keteguhan iman adalah modal penting dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.

Rangkaian acara diisi pula dengan doa bersama yang dipimpin langsung oleh Ustadz Agus, memohon kelancaran tugas, keselamatan personel, serta keberkahan bagi institusi Polri, khususnya Polda Jawa Barat. Doa bersama ini juga dipersembahkan untuk kesuksesan dan kemajuan Korps Pegawai Republik Indonesia yang memasuki usia ke-54.

Kegiatan berjalan dengan penuh khidmat dan memberikan nuansa spiritual yang mendalam bagi para peserta. Para personel yang hadir diharapkan dapat menerapkan pesan rohani yang disampaikan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pelaksanaan tugas di lapangan.

“Dengan diselenggarakannya binrohtal dan doa bersama ini, Polda Jabar menegaskan komitmennya untuk tidak hanya membina kemampuan teknis dan profesionalisme personel, tetapi juga memperkuat aspek mental dan spiritual sebagai pondasi penting dalam menjalankan tugas kepolisian secara berintegritas, humanis, dan penuh keikhlasan.” tutup Kabid Humas.

Rabu, 26 November 2025

Dikeluarkan Oleh Bidhumas Polda Jabar

Kapolda Jabar Irjen Pol. Rudi Setiawan melalui Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol. Hendra Rochmawan S.I.K., M.H menyatakan bahwa Polda Jabar resmi memperkenalkan logo Jaga Lembur Sauyunan sebagai identitas program penguatan keamanan berbasis komunitas (Comunity policing) di wilayah Jawa Barat.

“Logo ini dirancang dengan mengusung nilai budaya sunda, profesionalisme Polri serta komitmen pelayanan keamanan berbasis kemitraan bersama masyarakat.” ujar Kombes Hendra, Rabu (26/11/2025)

Logo ini disusun dengan sejumlah unsur yang memiliki filosofi mendalam diantaranya :

1. Bentuk Perisai
Bentuk dasar logo menyerupai perisai, melambangkan perlindungan dan ketangg uhan aparat kepolisian dalam menjaga keamanan masyarakat Jawa Barat. Perisai juga menjadi simbol siap siaga menghadapi segala ancaman.

2. Angka “24/7”
Angka ini bermakna siaga penuh selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
Menunjukkan bahwa personel Polda Jawa Barat selalu hadir kapan pun masyarakat membutuhkan, tanpa mengenal waktu.
Warna Hijau (2): Melambangkan ketenangan, harapan, dan kedamaian yang diupayakan melalui kehadiran polisi di tengah masyarakat.
Warna Kuning (4): Simbol energi, semangat, dan loyalitas dalam menjalankan tugas.
Warna Biru (7): Mewakili profesionalisme, kepercayaan, dan integritas aparat kepolisian.

3. Lambang Roda Bergigi
Roda melambangkan kerja sama dan sinergi antar satuan, juga menggambarkan pergerakan yang terus berputar tanpa henti, menandakan kesiapsiagaan berkelanjutan dalam menjaga keamanan.

4. Tulisan “SAUYUNAN”
Kata “Sauyunan” berasal dari bahasa Sunda yang berarti gotong royong atau kebersamaan.
Ini mencerminkan semangat solidaritas dan kolaborasi antara Polri dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.

5. Tulisan “JAGA LEMBUR” dan Kepala Macan Hitam
“Jaga Lembur” berarti menjaga kampung atau desa, menggambarkan kedekatan polisi dengan masyarakat di tingkat akar rumput.
Macan Hitam adalah simbol khas Jawa Barat yang melambangkan keberanian, kekuatan, dan ketegasan dalam menjaga wilayahnya.
Macan dengan mulut terbuka menunjukkan kesiapan bertindak cepat terhadap segala ancaman keamanan.

6. Kujang di Sisi Kanan dan Kiri
Kujang adalah senjata tradisional khas Sunda, simbol kehormatan, keberanian, dan identitas budaya Jawa Barat. Kehadirannya menegaskan bahwa Polda Jabar berakar kuat pada nilai-nilai lokal sambil menjaga keamanan secara modern.

7. Warna Merah dan Kuning pada Pita
Merah: Keberanian, semangat juang, dan pengorbanan.
Kuning: Kejayaan, keadilan, serta niat baik dalam pengabdian kepada masyarakat.

“Makna Keseluruhan
Logo ini mencerminkan semangat Polda Jawa Barat yang siap siaga 24 jam, bekerja secara bersama (sauyunan) dengan masyarakat untuk menjaga keamanan kampung dan daerahnya (jaga lembur) dengan semangat keberanian, profesionalisme, dan nilai-nilai budaya Sunda” tutur Kabid Humas.

Polda Jabar berharap program “Jaga Lembur Sauyunan” semakin mudah dikenali, diterima dan didukung oleh seluruh lapisan masyarakat. Program.ini diharapkan dapat memperkuat peran Polri bersama masyarakat dalam mencegah potensi kerawanan , meningkatkan kepekaan lingkungan serta mempererat hubungan komunikasi antara aparat keamanan dan warga.

Bandung 26 Nopember 2025

Dikeluarkan oleh Bid Humas Polda Jabar

Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar) secara konsisten melaksanakan sebuah tradisi harian yang khidmat dan memperkuat disiplin serta identitas kebangsaan anggotanya. Setiap hari, tepat pukul 10.00 WIB, aktivitas di seluruh satuan kerja Polda Jabar akan terhenti sejenak. Pada jam tersebut, melalui pengeras suara dikumandangkanlah lagu kebangsaan “Indonesia Raya” yang disusul dengan pembacaan ulang Tribrata dan Catur Prasetya. Ritual singkat ini menjadi momen refleksi kolektif yang wajib diikuti oleh seluruh anggota sebagai penegasan jiwa korsa.

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol. Hendra Rochmawan S.I.K., M.H. mengatakan bahwa Saat lagu kebangsaan mulai mengalun, seluruh personel Polri, dari pimpinan hingga staf, tanpa terkecuali, diwajibkan untuk segera mengambil sikap sempurna di tempat mereka berada. Mereka harus berdiri tegak dan melakukan hormat sebagai bentuk penghormatan tertinggi kepada lambang negara dan kedaulatan bangsa. Tindakan ini merupakan penanaman nilai-nilai patriotisme secara masif dan harian, sekaligus menumbuhkan rasa bangga menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diamanatkan tugas mulia.

“Setelah alunan Indonesia Raya berakhir, kegiatan dilanjutkan dengan pembacaan Tribrata, yang merupakan pedoman hidup Polri, dan Catur Prasetya, yang memuat empat komitmen utama dalam pelaksanaan tugas. Seluruh anggota mendengarkan dan meresapi setiap butir dari pedoman etik tersebut. Tradisi harian ini berfungsi sebagai pengingat mendasar akan sumpah jabatan, etika profesi, serta tanggung jawab besar mereka sebagai penegak hukum yang harus melayani, mengayomi, dan melindungi masyarakat dengan profesionalisme.” ungkapnya, Selasa (26/11/2025)

Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol. Hendra Rochmawan S.I.K., M.H., menegaskan bahwa disiplin harian ini adalah manifestasi dari penekanan pimpinan terhadap karakter anggota yang profesional dan bermoral. “Setiap butir yang didengar, baik lagu kebangsaan, Tribrata, maupun Catur Prasetya, adalah nutrisi spiritual bagi jiwa Korps Bhayangkara. Ini memastikan setiap anggota memulai atau melanjutkan tugasnya dengan kesadaran penuh bahwa Negara bangga sama Polda Jabar dan bahwa mereka membawa nama baik institusi,” jelasnya.

Dengan berdirinya seluruh anggota setiap pukul 10.00 WIB untuk menghormati lagu kebangsaan dan mendengarkan pedoman etika, Polda Jabar mengirimkan pesan yang jelas mengenai komitmennya terhadap disiplin, nasionalisme, dan etika kepolisian. Tradisi ini diharapkan dapat menciptakan budaya kerja yang menjunjung tinggi kehormatan institusi dan memberikan dorongan moral yang kuat kepada seluruh personel untuk konsisten dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima, menjadikannya teladan bagi kepolisian daerah lainnya di Indonesia.

Bandung, 26 November 2025

Dikeluarkan oleh Bid Humas Polda Jabar

Kota Bogor-Satuan Brimob Polda Jawa Barat melalui Batalyon D Pelopor kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Bertempat di Kampung Pencut Huni RT 03/RW 03, Desa Cikukulu, Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya, anggota Batalyon D Pelopor Satbrimob Polda Jabar bersama Kelompok Tani Duha melaksanakan kegiatan Panen Raya Jagung sebagai bagian dari kontribusi nyata terhadap program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto di bidang penguatan ketahanan pangan, Selasa (25/11/2025)

Kegiatan panen raya ini dipimpin langsung oleh Komandan Batalyon D Pelopor Satbrimob Polda Jabar, Kompol Ajang Suhendar, S.E., M.M., yang turun bersama para personel untuk berkolaborasi dengan petani setempat. Program ini telah menjadi langkah strategis Brimob Jabar untuk memberdayakan masyarakat desa dan memastikan keberlanjutan produksi pangan melalui pendampingan, pemanfaatan lahan, serta peningkatan produktivitas pertanian.

Dalam kesempatan tersebut, para personel Brimob bersama kelompok tani melaksanakan pemanenan jagung di area lahan binaan yang telah diolah selama beberapa bulan terakhir. Keberhasilan panen ini dinilai sebagai bukti nyata dari kerja sama harmonis antara jajaran Brimob dan masyarakat dalam memperkuat ketahanan pangan daerah, sekaligus meningkatkan kesejahteraan para petani.

Komandan Batalyon D Pelopor Satbrimob Polda Jabar Kompol Ajang Suhendar, S.E., M.M., mengatakan kepada media, “Panen raya jagung yang kita laksanakan hari ini merupakan hasil dari kerja keras dan sinergi antara Batalyon D Pelopor dengan Kelompok Tani Duha. Kegiatan ini bukan hanya tentang menghasilkan komoditas pangan, tetapi juga tentang membangun kemandirian ekonomi masyarakat serta mendukung program Ketahanan Pangan yang menjadi bagian dari Asta Cita Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Kami berharap kegiatan ini terus berkelanjutan dan mampu memberikan nilai tambah bagi petani serta masyarakat luas.”

Dansat Brimob Polda Jabar Kombes Pol. Donyar Kusumadji, S.I.K., menambahkan, “Saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada jajaran Batalyon D Pelopor serta Kelompok Tani Duha atas terselenggaranya panen raya ini. Program ketahanan pangan merupakan salah satu fokus pemerintah saat ini”.

“Satbrimob Polda Jabar berkomitmen untuk terus mendukungnya melalui berbagai kegiatan produktif yang bermanfaat bagi masyarakat. Semoga sinergi yang terbangun ini terus berlanjut dan mampu meningkatkan ketahanan pangan sekaligus kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya dan wilayah Jawa Barat pada umumnya.” pungkas Donyar Kusumadji.

Kegiatan Panen Raya Jagung di Tasikmalaya ini menjadi wujud nyata pengabdian Satbrimob Polda Jabar dalam mendukung pembangunan nasional serta memperkuat kemitraan antara aparat kepolisian dengan masyarakat. Sinergi ini diharapkan terus berkembang dan memberikan kontribusi signifikan dalam upaya membangun ketahanan pangan yang lebih kuat, mandiri, dan berkelanjutan di Jawa Barat.

Kota Bogor-Dr. Indra Perwira Seorang pakar hukum tata negara menyampaikan pandangan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 114/PUU-XXIII/2025, yang membatalkan Penjelasan Pasal 28 Ayat (3) Undang- Undang No. 22 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Meski demikian, ahli menegaskan bahwa putusan ini tidak menutup anggota polri untuk menduduki jabatan sipil. Dalam perspektif Hukum Tata Negara, pemerintah sebagai pemegang kekuasaan eksekutif memiliki fungsi utama memberikan pelayanan kepada masyarakat. Polri merupakan bagian dari eksekutif dan karenanya termasuk institusi pelayanan publik (public servant).

Berdasarkan fungsi tersebut, anggota Polri tidak tertutup untuk ditempatkan pada jabatan sipil yang masih berada dalam ranah pelayanan publik dan berkaitan dengan fungsi kepolisian.
Ahli menjelaskan bahwa pelayanan publik dalam pemerintahan terbagi atas tiga kategori:
1. Pertahanan, dilaksanakan oleh TNI.
2. Pelayanan umum, yang dijalankan oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
3. Ketertiban umum dan penegakan hukum, yang menjadi domain kepolisian.
Karena fungsi kepolisian berkaitan erat dengan keamanan, ketertiban, penegakan hukum, dan perlindungan masyarakat, maka jabatan sipil yang memiliki relevansi langsung dengan fungsi tersebut dapat ditempati anggota Polri berdasarkan penugasan dari Kapolri. Ahli menegaskan bahwa Pasal 14 Ayat (1) huruf k UU No. 22/2002 memuat frasa “tugas lain sesuai dengan peraturan perundang- undangan”, yang secara prinsip membuka ruang bagi Polri untuk menjalankan fungsi tambahan di luar struktur organisasi kepolisian.

Dalam konteks ini, jabatan sipil yang memiliki keterkaitan langsung dengan tugas kepolisian—misalnya pada lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan, keamanan, penegakan hukum, ataupun pelayanan masyarakat yang memerlukan kompetensi kepolisian—masih dapat diisi oleh anggota Polri melalui mekanisme penugasan.

Putusan MK hanya membatalkan penjelasan pasal yang dianggap menimbulkan penafsiran multitafsir, namun tidak menghapus prinsip penugasan. Dengan demikian, ruang pengaturan tetap dapat dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan pemerintah, sebagaimana amanat Pasal 14 Ayat (2).

Ahli menambahkan bahwa dalam beberapa konteks, penempatan anggota Polri pada jabatan sipil justru bermanfaat bagi negara, antara lain:
• ketika jabatan tersebut memerlukan keahlian khusus dalam keamanan, investigasi, atau penegakan hukum.
• ketika posisi itu berkaitan langsung dengan koordinasi lintas lembaga di bidang keamanan dan ketertiban.
• atau ketika jabatan sipil tersebut mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik yang bersentuhan dengan tugas-tugas kepolisian.

Oleh karena itu, pengisian jabatan sipil oleh anggota Polri tetap dimungkinkan selama:
1. jabatan tersebut memiliki relevansi dengan fungsi kepolisian.
2. dilakukan melalui penugasan resmi Kapolri.
3. dan diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan.